Mahkamah Agung AS Terbelah Soal Surat Perintah Geofence

Judul asli: US Supreme Court appears split over controversial use of ‘geofence’ search warrants

Mengapa Ini Penting

Keputusan dapat mendefinisikan ulang hak privasi digital dan legalitas pengumpulan data lokasi massal

Mahkamah Agung AS mendengar argumen kasus Chatrie v. United States tentang legalitas surat perintah geofence yang memungkinkan polisi meminta data lokasi pengguna dari perusahaan teknologi untuk identifikasi tersangka kejahatan.

Kasus landmark ini berpusat pada penggunaan surat perintah geofence oleh penegak hukum yang memaksa perusahaan seperti Google memberikan informasi lokasi pengguna di area dan waktu tertentu. Praktik ini memungkinkan polisi mengidentifikasi tersangka dengan menganalisis data lokasi massal. Aktivis kebebasan sipil menentang karena menganggap praktik ini terlalu luas dan tidak konstitusional, sering menjaring orang tidak bersalah yang kebetulan berada di dekat lokasi kejadian. Kasus fokus pada Okello Chatrie yang dihukum karena perampokan bank 2019 di Virginia. Investigasi New York Times menemukan praktik ini pertama digunakan agen federal 2016, dengan ribuan surat perintah diajukan setiap tahun sejak 2018. Keputusan dapat menentukan apakah orang Amerika memiliki ekspektasi privasi yang wajar atas data lokasi yang dikumpulkan raksasa teknologi.

Sumber

techcrunch.com — Baca artikel asli →